TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Abstract

Di Indonesia, otonomi daerah sangatlah berperan penting bagi pembangunan. Sudah sepantasnya daerah dapat mengembangkan sumber daya daerahnya sebagai hasil dari penerapan UU Otonomi Daerah, yang mengatur pengalihan kekuasaan dan pengalihan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta penerapan “Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Dalam mewujudkan pembangunan pada setiap daerah, maka diperlukan adanya pembagian pajak. Tapi, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah justru menimbulkan distorsi dan biaya ekonomi yang tinggi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan bahan/ data sekunder yang diambil dari bahan pustaka dan terorganisir secara sistematis. Dalam penelitian ini membahas tentang adanya pengaturan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara khusus, wilayah Kota Surabaya menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang kepemilikan dan manfaatnya dilakukan oleh orang atau entitas di sektor perkotaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya belum optimal karena informasi belum terdistribusi secara merata, sehingga mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan yang sangat krusial untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak agar masyarakat mengetahui pentingnya sekaligus tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan melakukan kerjasama tersebut antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Wajib Pajak, dapat membuka peluang besar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang tersistematis dan merata pada seluruh wilayah di Indonesia.