KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN CHANGE ORDER PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TERJADI DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.444Keywords:
karakteristik, penerapan kontrak kerja, konstruksiAbstract
Indonesia saat ini sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyedia jasa yang melakukan perikatan lewat kontrak dengan pengguna jasa yaitu kontrak terintegrasi Engineering, Procurement, Construction (EPC). Dalam pelaksanaan EPC terdapat kemungkinan perubahan (change order) dalam kontrak tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah karakteristik kontrak kerja konstruksi terintegrasi EPC? Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perubahan (change order)? Dan bagaimanakah penyelesaian Change Order tersebut? Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa karakteristik kontrak kerja konstruksi EPC adalah bentuk pengaturan kontrak dimana Kontraktor EPC bertanggung jawab atas semua kegiatan dan mengitegrasikan kegiatan mulai dari desain (Engineering), pengadaan (Procurement), sampai konstruksi (Construction) dan commissioning. Penyebab change order karena pandemi Covid-19 adalah pada klausula change in law dan exceptional event seperti yang diatur pada Silver Book of FIDIC. Penyelesaian change order adalah penyelesaian yang bersifat murah, cepat, profesional, adil, final, dan mengikat dengan metode direct negotiation.
References
Ashworth, A. (1994). Contractual procedures in the construction industry (2nd ed.). Essex, England: Longman Scientific & Technical.
Arcadis. (2022). 2022 Global Construction Dispute Report: Successfully navigating through turbulent times. Amsterdam, the Netherlands: Chamber of Commerce Amsterdam.
Asser. (1991). Pengajian Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Dian Rakyat.
Bishoff, T. S., & Miller, J. R. (2009). Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits. The Michigan Business Law Journal, 1(1).
Cruz, P. D. (2011). Perbandingan Sistem Hukum (terjemahan Comparative Law That Changing World). Bandung: Nusa Media.
Civitello Jr., A. M. (2002). Contractor’s Guide to Change Order. Los Angeles: BNi Publications.
De Cruz, P. (2011). Comparative Law That Changing World. Bandung: Nusa Media.
Direktorat Bina Marga. (1999). Pedoman Praktis Kendali Murni Pelaksanaan Proyek. Jakarta: Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan Kimpraswil.
Djumiaji. (1996). Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Federation Internationale des Ingenieurs-Consels. (2017a). Conditions of Contract for Construction: For Building and Engineering Works Designed by the Employer (1st ed.). FIDIC.
Federation Internationale des Ingenieurs-Consels. (2017b). Conditions of Contract for EPC/TURNKEY PROJECTS (2nd ed.). FIDIC.
Fuady, M. (2001). Hukum Kontrak sebagai Parsial dari Hukum Perikatan (Cet. 2). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Gardner, B. A. (Ed.). (2004). Black's Law Dictionary (8th ed.). St. Paul, MN: Thomson West.
Gamer, B. A. (2009). Black’s Law Dictionary (9th ed.). West Publishing Co.
Goodpaster, G. (1995). Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Heliany, I., & Manurung, E. H. (2020). Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Jurnal UMJ.
Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
Hosen, R. Z. (2007). EPC Project Overview. Jakarta: Rekind.
Isnaeni, M. (2018). Seberkas Diorama Hukum Kontrak. Surabaya: Revka Petra Media.
Isnaeni, M. (2019). Urgensi Kontrak Dalam Dunia Bisnis. Surabaya: Jimly School of Law and Government.
KPPIP. (2021). Laporan KPIP Semester 2 Tahun 2021. Jakarta: KPPIP.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. (2018). Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres No. 16 Tahun 2018. Jakarta: LKPBJ.
Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Manan, B., Juwono, H., & Wahab, W. (2010). Pemberlakuan standar kontrak FIDIC dalam hukum Indonesia. Depok: Thesis Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia.
Margono, S. (2000). ADR dan Arbitrase. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nachatar, J., Hussin, A., & Omran, A. (2010). Variations in Government Contract in Malaysia. Kuala Lumpur: Information Manager.
Nunnally, S. W. (1998). Construction Method and Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Priyambodo, L. (2018). Mengenal Engineering, Procurement & Construction. Yogyakarta: Depublish.
Rawls, J. (2011). Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rest, E. J. (2006). Hilang Dalam Terjemahan: Pemeriksaan Kritis Terhadap Keputusan yang Bertentangan dalam Menerapkan Doktrin Euivalen Asing. Reporter Merek Dagang, Jurnal Resmi Asosiasi Merek Dagang Internasional, 96(6).
Simamora, Y. S. (2008). Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Simamora, Y. S. (2012). Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Surabaya: Kantor Hukum WINS & Partners - Laksbang Justitia Surabaya.
Simanjuntak, R. (2011). Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan Publishing.
Siregar, F. Y. (2019). Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan).
Soedarsono, Y. (2002). Kamus Istilah Proyek. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Soeharto, I. (2001). Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional), Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
Soesilo, T. I. (2007). Kisah-kisah Membangun Industri di Indonesia. Jakarta: Rekayasa Industri.
Sogar Simamora, Y. (2008). Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Subekti. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.
Sutiyoso, B. (2017). Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis & Problematikanya Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(2).
Triharyo, I. S. (2007). Kisah-kisah Membangun Industri di Indonesia. Jakarta: Rekayasa Industri.
Wambeke, B., Hsiang, S., & Lin, M. (2011). Causes of Variation in Construction Project Task Starting Times and Duration. Journal of Construction Engineering and Management.
Zamroni, M. (2019). Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis. Jurnal Perspektif Hukum, 19(2).
Zamroni, M. (2019). Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Z. Hosen, R. (2007). EPC Project Overview. Jakarta: Rekind.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 IBLAM LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
IBLAM Law Review by https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/index is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International
