TANGGUNGJAWAB NEGARA DAN ASURANSI DALAM OPERASIONAL SATELIT DI INDONESIA

Abstract

Pemanfaatan satelit secara inheren disertai dengan berbagai risiko. Meskipun satelit menawarkan manfaat substansial dalam hal komunikasi, navigasi, dan kemampuan pengawasan, penyebaran dan pemeliharaannya melibatkan biaya yang tinggi, masa operasional yang terbatas, dan potensi keterlambatan karena jarak ruang yang signifikan antara Bumi dan orbit satelit. Beban finansial dari operasi satelit—yang sering kali mencapai ratusan juta dolar AS dan memerlukan waktu bertahun-tahun dari inisiasi kontrak hingga peluncuran—telah mendorong para pemangku kepentingan komersial dan pemerintah untuk mencari mitigasi risiko melalui asuransi luar angkasa. Sejak munculnya pada tahun 1965, asuransi luar angkasa telah menjadi mekanisme penting yang mendukung ekonomi luar angkasa global, memberikan perlindungan bagi entitas swasta dan publik terhadap berbagai kemungkinan. Permintaan terhadap asuransi ini terus tumbuh seiring dengan komersialisasi layanan peluncuran dan operasi satelit. Secara krusial, cakupan asuransi luar angkasa telah berkembang melampaui sekadar perlindungan kerusakan menjadi mencakup risiko operasional yang komprehensif. Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan regulasi yang mengatur asuransi satelit di Indonesia, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab negara sesuai dengan hukum ruang angkasa internasional. Dengan menganalisis kewajiban Indonesia berdasarkan Outer Space Treaty (1967) dan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972) serta Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2002, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana Indonesia harus menanggung tanggung jawab atas kegiatan satelit dan memastikan pengelolaan risiko yang tepat melalui asuransi dan pengawasan negara