Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.618Keywords:
Bawaslu, netralitas ASN, penegakan hukum, pemilu serentak, gakkumduAbstract
Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik antara kemandirian lembaga pengawas pemilu, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks pemilu serentak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini secara kritis mengevaluasi kerangka hukum dan implementasi praktis mekanisme pengawasan pemilu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki wewenang normatif yang luas, kinerjanya tetap dibatasi oleh kelemahan struktural dan campur tangan politik yang terus-menerus. Netralitas ASN semakin rentan terhadap politisasi, terutama setelah pembubaran Komisi Aparatur Negara (KASN), yang sebelumnya memainkan peran pengawasan yang krusial. Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu belum mencapai efektivitas optimal, terutama akibat koordinasi antarlembaga yang lemah, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Studi kasus pemilihan umum 2019 menunjukkan bahwa banyak pelanggaran pemilihan tidak diproses secara memadai atau diabaikan, menyoroti kekhawatiran serius terkait integritas proses penegakan hukum. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat lembaga pemilu, mereformasi kerangka regulasi, dan mendorong partisipasi publik yang aktif guna melindungi nilai-nilai demokrasi dan memastikan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.
References
Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G. (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. Halu Oleo Legal Research, 2(2), 95. https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12527 DOI: https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12527
Adriadi, R., Azhar, A., Matesa, S. A., & Yudha, R. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menertibkan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Studi Kasus Di Bengkulu Utara. Jurnal Kalacakra Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6(1), 87–97. https://doi.org/10.31002/kalacakra.v6i1.9429 DOI: https://doi.org/10.31002/kalacakra.v6i1.9429
Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum Terhadap Aksi Kekerasan Anak Di Indonesia. Nomos, 2(4), 155–161. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603 DOI: https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603
Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018). Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 306. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311 DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311
Amin, R. I. (2021). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 156. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764 DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764
Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Khazanah Hukum, 2(1), 24–31. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681 DOI: https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681
Ansar, A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. Nomos, 2(3), 112–120. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599 DOI: https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599
Aziz, M. D., & Godjali, M. R. (2020). Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017. Ijd-Demos, 1(1). https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.9 DOI: https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.9
Banafanu, J. R. R. A., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum Di Indonesia. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(08), 3119–3135. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1095 DOI: https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1095
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504 DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Boediningsih, W., & Cahyono, S. B. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 1(4), 288–301. https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48 DOI: https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.48
Desmiari, N. W. P. E., Akadun, A., & Arifin, S. (2023). Faktor Determinan Kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2019 Dan Pemilihan Tahun 2020 Di Kabupaten Karangasem. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(9), 7084–7094. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2854 DOI: https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2854
Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi, 17(1), 1. https://doi.org/10.31078/jk1711 DOI: https://doi.org/10.31078/jk1711
Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN Dan Upaya Penanggulannya. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 5(3), 188. https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419 DOI: https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419
Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. Binamulia Hukum, 12(1), 89–98. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347 DOI: https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347
Hasyim, A., Hari, L. O. A., & Yasir, J. (2023). Transformasi Bawaslu Sebagai Penegak Keadilan Pemilu. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(3), 244–248. https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171 DOI: https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171
Hayati, I., Helmi, R., & Wuryanta, A. G. E. W. (2020). Rokok Elektronik Dan Silang Sengkarut Komunikasi. Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 19(1), 121. https://doi.org/10.32509/wacana.v19i1.1036 DOI: https://doi.org/10.32509/wacana.v19i1.1036
Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. Jimr, 2(8), 127–139. https://doi.org/10.62504/jimr823 DOI: https://doi.org/10.62504/jimr823
idrus, Y. S. A., & Nurdiyanto, A. C. (2024). Analisis Perlindungan Bagi Pekerja Buruh Maraknya PHK Berdasarkan Studi Kasus Pendemi Covid 19. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(03), 232–242. https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.767 DOI: https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.767
Iqbal, N. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. Khazanah Hukum, 2(1), 41–50. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689 DOI: https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689
Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 220–234. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631 DOI: https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631
Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. Syntax Idea, 6(3), 1476–1484. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133 DOI: https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133
Lanusu, M., Siregar, W. A., Bariun, L. O., Munawir, L. O., Tolo, S. B., & Fitriadi, M. (2024). Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu. Sultra Research of Law, 6(2), 61–70. https://doi.org/10.54297/surel.v6i2.76 DOI: https://doi.org/10.54297/surel.v6i2.76
Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). Jurnal Sosial Dan Sains, 3(3), 271–285. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705 DOI: https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705
Machrus, B. R. I. Al, & Endang, P. (2024). Implikasi Hukum Terkait Tukar Jabatan Antara Sekutu Komanditer Dengan Sekutu Komplementer Dalam Commanditaire Venootschap. Future, 2(3), 183–191. https://doi.org/10.61579/future.v2i3.134 DOI: https://doi.org/10.61579/future.v2i3.134
Megita, V. S., & Ilmiyah, Z. (2023). Judical Restraint Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 4(3), 273–290. https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.237 DOI: https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.237
Muwahid, M. F. (2024). Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Bandung Conference Series Law Studies, 4(1), 202–208. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9806 DOI: https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9806
NASSER, M. D. W. A. Y. K. H. M. (2021). Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri. Jurnal Hukum Sasana, 7(1), 96–116. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535 DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535
Ninilouw, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(1), 542–563. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15220 DOI: https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15220
Novarizal, S., Sibuea, H. P., & Saputra, R. (2024). Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu. Krtha Bhayangkara, 18(1), 107–130. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1630 DOI: https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1630
Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2(2), 127–146. https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245 DOI: https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245
Puspita, P. S., & Arfa’i, A. (2023). Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Limbago Journal of Constitutional Law, 3(1), 1–21. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115 DOI: https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115
Ramadhan, A. R. (2023). Harmonisasi Hukum Positif Dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami. Jam, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.56184/jam.v1i1.257 DOI: https://doi.org/10.56184/jam.v1i1.257
Rasiana, R., Prakoso, C. V, Ningsih, W. P. R., allyasari, S. a., & Pamungkas, O. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. Journal of Law, Education and Business, 2(1), 640–647. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952 DOI: https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952
Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 471–488. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185 DOI: https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi, 1–10. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284 DOI: https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
Sangadji, A.-Q. S. (2025). Penguatan Kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Pilkada 2024. Kamboti Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 110–116. https://doi.org/10.51135/kambotivol4issue2page110-116 DOI: https://doi.org/10.51135/kambotivol4issue2page110-116
Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(02), 259–272. https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806 DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806
Siagian, A. W., Alify, R. F., & Alghazali, M. S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han), 1(2). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.50 DOI: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.50
Sumertana, M., Lemes, I. N., & Remaja, I. N. G. (2022). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum, 9(2), 25–53. https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.885 DOI: https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.885
Suri, M. (2023). Otoritas Bawaslu &Amp; Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jurnal Panorama Hukum, 8(2), 126–139. https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031 DOI: https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031
Syam, R. (2023). Pemilu Dan Bela Negara. Iblam Law Review, 3(3), 536–547. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.404 DOI: https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.404
Tarigan, Y. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal). Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues, 3(1), 48–55. https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.16233 DOI: https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.16233
Tarina, U., Febrian, M. R., Prihastuti, I. C., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara Dalam Pemilihan Umum. Journal of Law Administration and Social Science, 4(5), 785–797. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885 DOI: https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885
Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. Jurnal Usm Law Review, 5(2), 819–831. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922 DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922
Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Journal of Governance and Local Politics (Jglp), 5(2), 172–186. https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.987 DOI: https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.987
Yuhandra, E., Rifa’i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 1–18. DOI: https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 IBLAM LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
IBLAM Law Review by https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/index is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International
